Bab 9&10 Prosedur Pendirian Usaha dan Contoh Draft Kerja

SYARAT PENDIRIAN USAHA
Mengajukan permohonan rekomendasi kepada Walikota dengan syarat-syarat:
1. Mengisi formulir surat rekomendasi yang ditujukan untuk Walikota. Dalam formulir surat rekomendasi tersebut, terdapat beberapa data yang harus diisi yaitu:
o Data pemohon meliputi nama, pekerjaan dan alamat calon pemilik usaha.
o Data tanah meliputi luas tanah (dalam m2), lokasi (kelurahan dan kecamatan), alamat, jenis tanah (darat/sawah), status tanah (tanah sertifikat/akta jual beli/sewa/kontrak), kondisi fisik (tanah kosong/ada bangunan) serta kondisi tanah tersebut saat ini (sudah/belum dibangun).
2. Kelengkapan-kelengkapan lainnya, meliputi:
o Foto kopi KTP
o Foto kopi tanda lunas PBB
o Foto kopi NPWP
o Jika berbadan usaha melampirkan Akte Pendirian Perusahaan
o Bukti kepemilikan tanah
o Gambar situasi
o IMB yang sudah ada bangunan/IMB lama
o Surat ijin tetangga diatas segel Rp. 6000 diketahui Lurah dan Camat
o Surat kuasa apabila dikuasakan diatas materai Rp. 6000
o Tembusan surat permohonan rekomendasi tersebut ditujukan kepada:
1. Kepala Badan Perencanaan Daerah
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Setda
3. Kepala Dinas Permukiman
4. Kepala Dinas Pertanahan
5. Kepala Kantor Pengendalian Lingkungan Hidup
6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda
7. Kepala Bagian Hukum Setda
8. Kepala Kantor Pelayanan Satu Atap

3. Mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan cara mengisi formulir surat Izin Mendirikan Bangunan yang ditujukan kepada walikota dengan Cq. Kepala Dinas Permukiman. Terdapat beberapa berkas-berkas yang harus dilengkapi seperti dibawah ini.
1. Foto kopi KTP yang masih berlaku sebanyak dua rangkap
2. Foto kopi Surat Kepemilikan Tanah sebanyak dua rangkap
3. Foto kopi pembayaran PBB tahun terakhir (STTS) sebanyak dua rangkap
4. Surat pemberitahuan tidak keberatan dari tetangga (asli atau foto kopi dua rangkap)
5. Gambar rencana bangunan sebanyak lima rangkap, meliputi:
o Denah, tampak dan potongan skala (1 : 100; 1 : 200)
o Bak sampah, saluran, septic tank
o Gambar situasi skala (1 : 1000; 500)
o Surat kuasa/pernyataan dari pemilik tanah bila tanah tersebut milik orang lain (asli/satu rangkap)
o Gambar dan perhitungan konstruksi (untuk bangunan bertingkat) sebanyak dua rangkap
o Surat pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan teknis sebanyak dua rangkap
o Rekomendasi walikota/ijin lokasi
o Gambar site plan sebanyak dua rangkap
o BA TPU (untuk perumahan) sebanyak dua rangkap
o Surat keterangan perolehan dan penggunaan tanah dari dinas pertanahan kota Bogor sebanyak dua rangkap
o SPPL, UKL dan UPL yang disyahkan oleh Kantor Lingkungan hidup sebanyak dua rangkap Rekomendasi dari Kantor Kesbang (bila untuk tempat hiburan) sebanyak dua rangkap
o SK IMB dan gambar bangunan terdahulu (bila bermaksud memperluas bangunan) sebanyak dua rangkap
4. Mengajukan Permohonan Izin Gangguan dengan persyaratan sebagai berikut.
1. Foto kopi KTP
2. Foto kopi Lunas PBB tahun terakhir
3. Foto kopi Bukti kepemilikan tanah dan perjanjian kesepakatan dengan pemilik bangunan
4. Foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
5. Foto kopi Akta Pendirian Perusahaan untuk perusahaan yang berbadan hukum
6. Surat pernyataan tidak keberatan dari warga sekitar perusahaan (diketahui RT/RW)
7. Rekomendasi dari instansi terkait sesuai dengan izin kegiatan usaha
5. Mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan teknis, yang terdiri dari:
1. Ketentuan teknis yang meliputi antara lain:
o Peruntukan / zoning
o Garis Sempadan (GSB, GSS, GSP)
o Koefisien Dasar Bangunan (KDB)
o Koefisien Lantai Bangunan (KLB)
o Membangun sesuai dengan gambar rencana bangunan yang telah disyahkan
o Tidak membangun terlebih dahulu sebelum SK IMB yang dimohon terbit
o Lokasi bangunan, Kelurahan dan Kecamatan
6. Membuat Tanda Daftar Industri (TDI) dengan persyaratan :
o Mengisi formulir permohonan tanda daftar industri (PDFI IK)
o Foto kopi KTP pemilik/penanggung jawab perusahaan
o Foto kopi NPWP
o Foto kopi Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan bagi yang berbadan hukum
o Izin tetangga
o Surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh Kelurahan/Desa/Izin Gangguan
o Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)
o Surat pernyataan bersedia mengurus HO/IMB atau Peraturan Perundang-undangan lainnya yang dipersyaratkan
7. Prosedur permohonan Tanda Daftar Industri adalah sebagai berikut.
o Pemohon mengajukan Surat Permohonan melalui KPSA dengan melampirkan persyaratan
o Petugas loket meneliti kelengkapan berkas dan mencatat pada buku register
o Pemrosesan TDI
o Peninjauan Lapangan
o Penerbitan TDI di Kandep Perindag
o Pemohon mengambil keputusan izin di Loket Penyerahan Izin
o Waktu penyelesaian permohonan Tanda Daftar Industri adalah 12 hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
8. Membuat Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil (SIUP Kecil) dan Menengah dengan persyaratan :
1. Mengisi formulir permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
2. Persyaratan administrasi :
o Foto kopi KTP Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan
o Foto kopi NPWP
o Materai Rp. 2000,- (3 lembar)
o Surat keterangan domisili perusahaan/izin gangguan
o Pas foto ukuran 3 x 4 (3 lembar)
o Neraca awal
o Surat pernyataan tidak akan melakukan kegiatan yang menyimpang dari SIUP
o Surat pernyataan bersedia mengurus HO
o Foto kopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan yang telah didaftarkan pada pengadilan negeri bagi persekutuan komanditer (CV, Firma)
o Foto kopi Akta Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang bagi koperasi
o Foto kopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan bagi Perseroan terbatas (PT)
o Foto kopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman bagi Perseroan Terbatas (PT) atau foto kopi Akta bukti pendirian Perseroan dan foto kopi bukti setor biaya administrasi pembayaran proses pengesahan Badan Hukum dari Departemen Kehakiman
Hal yang perlu diperhatikan dalam syarat-syarat administrasi diatas adalah:
• Foto kopi dokumen harus dilampiri aslinya guna penelitian
• Point a s/d h : untuk Perusahaan Perorangan
• Point a s/d i : untuk perusahaan yang berbadan hukum (PT, CV, FIRMA dan Koperasi)
• Adapun prosedur permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil (SIUP Kecil) dan Menengah adalah sebagai berikut:
1. Pemohon mengajukan surat permohonan melalui KPSA dengan melampirkan persyaratan.
2. Petugas loket meneliti kelengkapan berkas dan mencatat pada buku register.
3. Pemrosesan SIUP dan berita acara pemeriksaan perusahaan.
4. Penerbitan SIUP di Kandep Perindag.
5. Pemohon mengambil SIUP di loket penyerahan izin.
6. Waktu penyelesaian permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil (SIUP Kecil) dan menengah adalah lima hari kerja sejak permohonan diterima lengkap.
• Setelah calon pemilik usaha memenuhi syarat-syarat tersebut diatas yang merupakan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Satu Atap (KPSA), maka selanjutnya adalah calon pemilik mengajukan seluruh syarat permohonan pendirian usaha ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Adapun syarat-syarat pendirian usaha yang harus dipenuhi oleh calon pemilik usaha dijelaskan di bawah ini.
• Syarat-syarat mendirikan usaha bagi usaha yang berbadan hukum (PT dan CV)
1. Foto kopi akte pendirian
2. Foto kopi KTP (penanggung jawab)
3. Foto kopi HO / izin gangguan
4. Foto kopi domisili usaha
5. Pas foto 3 x 4 sebanyak dua buah
6. Materai Rp. 6000,- sebanyak tiga lembar
Syarat-syarat mendirikan usaha bagi usaha perorangan adalah:
1. Foto kopi KTP pemilik
2. Foto kopi HO
3. Foto kopi domisili usaha
4. Pas foto 3 x 4 sebanyak dua buah
5. Materai Rp. 6000,- sebanyak tiga lembar
Ketentuan dan tata cara pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk SIUP Kecil/Menengah/Besar diatur oleh Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 289/MPP/Kep/10/2001 tertanggal 5 Oktober 2001.
Pungutan dan Perizinan
Berdasarkan instansi yang terkait dengan masalah pendirian usaha, seperti Kantor Pelayanan Satu Atap, tidak ada aturan yang baku mengenai biaya yang harus dikeluarkan apabila seseorang bermaksud mendirikan usaha. Dengan demikian dapat dikatakan biayanya “nol”, baik itu berupa pajak ataupun non pajak, restribusi, ataupun biaya perizinan lainnya. Namun demikian, untuk mempermudah proses yang harus dilalui, berdasarkan pemilik/pengelola toko/kios saprotan skala kecil dan menengah, biaya yang dikeluarkan untuk mengurus pendirian usaha rata-rata adalah Rp 50.000 yang diberikan kepada PEMDA.

DRAFT Kontrak kerja

SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA
SERVICE DAN PERAWATAN KOMPUTER
• Yang bertanda tangan dibawah ini :
• NAMA : ……………………..
• JABATAN : ………………………
• PERUSAHAAN : ……………………..
• ALAMAT : ………………………
• Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ……, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

• NAMA : ……………………..
• JABATAN : …………………….
• PERUSAHAAN : …………………….
• ALAMAT : …………………….
• Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ……, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

• Bahwa Pihak Kedua adalah seorang Teknisi Freelance yang bergerak dalam bidang usaha jasa dan perdagangan informasi tekhnologi.
• Bahwa antara Kedua belah pihak telah mufakat untuk mengadakan perjanjian kontrak service pemeliharaan dan perbaikan komputer pada kantor Pihak Pertama dengan biaya sebesar

Rp. ……………….. / Bulan
• Dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
BENTUK KONTRAK KERJA

1. Bentuk kontrak kerja adalah pelaksanaan kegiatan Maintenance Support and Services (Jasa Perbaikan Komputer (CPU, Monitor dan Printer), Networking Maintenence and Installation (Instalasi dan perawatan Jaringan), Hardware and Software Computer Procurement (Pengadaan Hardware dan Software Komputer)
2. Daftar, jumlah dan klasifikasi komputer (CPU, Monitor, Printer) yang menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sebagaimana terlampir.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA
• Ruang lingkup kerja jasa perbaikan komputer adalah sebagai berikut :
1. Seluruh CPU (Central Processing Unit), daftar dan spesifikasinya sesuai dengan pasal 1 ayat 2 sebagaimana terlampir. Khusus untuk pelaksanaan service printer dan monitor dilakukan dengan kesepakatan baru diluar perjanjian yang telah disepakati ini
2. Install software dan perbaikan installasi jaringan (LAN), tidak termasuk konfigurasi ulang kabel dan instalasi kabel jaringan baru

Pasal 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
• Jangka waktu pelaksanaan kontrak kerja jasa service komputer ini berlangsung selama 2 Bulan, dan kontrak kerja ini dapat diperpanjang untuk masa kerja Bulan berikutnya dengan ketentuan yang sama dan atau ada beberapa perubahan yang disepakati bersama.

Pasal 4
SISTEM KERJA
1. Pihak Kedua akan melakukan kunjungan service wajib sebanyak dua kali dalam sebulan
2. Pihak Kedua akan melakukan kunjungan service wajib ke tempat Pihak Pertama minggu pertama dan minggu ketiga tiap bulannya.
3. Diluar kunjungan service Pihak Kedua wajib memenuhi setiap panggilan Pihak Pertama apabila ada perangkat komputer/jaringan yang rusak selambat-lambatnya 2 x 24 Jam Pihak Kedua sudah harus memperbaiki perangkat komputer tersebut

Pasal 5
ANGGARAN BIAYA
1. Pihak Pertama setuju untuk membayar jasa perbaikan bulanan komputer kepada Pihak Kedua sesuai dengan kontrak yang telah disepakati
2. Khususnya untuk Monitor dan Printer pembayaran dilakukan diluar kontrak service dengan kesepakatan baru sesuai perjanjian kedua belah pihak
3. Jasa perbaikan service komputer dan jaringan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) belum termasuk biaya untuk penggantian spare part
4. Penyesuaian biaya jasa perbaikan computer akan dilakukan setiap 3 bulan sekali atau dengan kesepakatan bersama.

Pasal 6
PEMBAYARAN JASA SERVICE
• Pembayaran jasa service komputer dilakukan oleh Pejabat Bagian Keuangan yang ditunjuk oleh Pihak Pertama setelah mendapatkan surat tagihan yang disampaikan oleh Pihak Kedua paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN

• Kewajiban Pihak Pertama
1. Menyediakan ruangan dan fasilitas kerja bagi Pihak Kedua untuk melakukan kegiatan, terutama untuk kegiatan-kegiatan sevice besar
2. Membayarkan jasa service kepada Pihak Kedua paling lambat tanggal 20 setiap bulannya
3. Membayar penggantian pembelian komponen (spare part) yang dilakukan oleh Pihak Kedua atas persetujuan dari Pihak Pertama
4. Semua Spare Part yang dibeli mendapatkan garansi dari Pihak Kedua disesuaikan dengan jenis barang yang dibeli
• Hak Pihak Pertama
1. Memberikan peringatan (teguran) baik secara lisan atau tertulis jika Pihak Kedua tidak menjalankan tugas dan kewajibannya
2. Memotong biaya jasa service dan atau menunda pembayaran dalam jangka waktu tertentu jika Pihak Kedua tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak
3. Pihak pertama berhak mendapatkan jaminan kepada Pihak Kedua bahwa semua perlengkapan (komputer) yang ada di Lab / Kantor dalam keadaan baik (dapat beroperasi dengan baik), dan semua komponen (spare part) yang diganti mendapatkan garansi (garansi spare part tidak termasuk jika terbakar atas kesalahan petugas (user) di kantor dan atau atas bencana alam)
4. Berhak mendapatkan perlindungan data dan jaminan kerahasiaan data dari Pihak Kedua.
• Kewajiban Pihak Kedua
1. Melakukan kegiatan service dan memperbaiki semua perlengkapan komputer yang ada di tempat Pihak Pertama dari kerusakan dan keausan
2. Membuat rencana kerja/service bulanan.
3. Memberikan ide-ide dan saran yang dikira perlu kepada Pihak Pertama demi keamanan penggunaan Komputer
4. Memberikan jaminan atas kerahasiaan data Pihak Pertama tanpa terkecuali
• Hak Pihak kedua
1. Mendapatkan pembayaran jasa service komputer setiap bulan
2. Meminta penggantian uang atas pembelian spare part yang diganti sesuai dengan bukti pembelian spare part
3. Memberikan masukan dan pertimbangan khusus kepada Pihak Pertama atas kegiatan yang dilakukan oleh pegawai dan petugas kantor (perangkat komputer rusak akibat kelalian user/pengguna)

Pasal 8
SILANG SENGKETA
• Jika kemudian hari terjadi silang sengketa antara kedua belah pihak dalam suatu hal maka akan diselesaikan melalui jalan musyawarah, dan jika tidak tercapai kesepakatan maka perjanjian ini dapat dibatalkan oleh kedua belah pihak
• Sebelum Perjanjian Kontrak kerja ini dibatalkan, seluruh pihak yang terikat dalam perjanjian kerjsama ini harus terlebih dahulu melaksanakan dan mematuhi semua akad-akad perjanjian sesuai hak dan kewajibannya pada saat kontrak ini dibatalkan
• Dan atau pada saat pembatalan kontrak kerja ini, Pihak Pertama harus melunasi semua pembayaran yang tertunda dan Pihak Kedua harus memperbaiki dan melengkapi semua perangkat Lab/Kantor (komputer) dan melaporkannya kepada Pihak Pertama

Pasal 9
LAIN-LAIN
• Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian kerjasama ini akan dibicarakan kemudian hari dan akan dicatatkan pada lampiran tambahan surat kesepakatan kontrak kerja service komputer ini.

Pasal 10
PENUTUP

1. Surat perjanjian kerjasama ini dibuat tanpa ada tekanan dan paksaan sedikitpun.
2. Surat perjanjian kontrak kerja service komputer ini dibuat rangkap 2 (dua) diatas kertas bermatrai cukup dengan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jakarta, …………… 2011

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

(………………………..) (……………………..)
Sumber:

http://binaukm.com/2010/05/syarat-pendirian-usaha-usaha-saprotan/

http://indahwardani.wordpress.com/2011/05/15/prosedur-pendirian-badan-usaha-dan-contoh-draft-kontrak-kerja/

About these ads
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s